TEMPO.CO, Banyuwangi - Dana bantuan dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dicairkan di kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, 20 November 2014, dikeluhkan sejumlah penerima karena minimnya sosialisasi.
Pencairan tahap pertama ditujukan bagi 295 keluarga miskin dari total 8.540 keluarga penerima bantuan yang tercatat. Untuk mencairkan dana sebesar Rp 400 ribu itu, tiap keluarga harus membawa undangan dari PT Pos Indonesia, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan kartu tanda penduduk. (PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)
Namun sejumlah pemegang KPS dari Bantuan Langsung Tunai sebelumnya tetap mendatangi kantor pos. Slamet Hariyadi, misalnya. Dia berkukuh meminta PT Pos mencairkan dana Rp 400 ribu untuknya. Padahal namanya tak tercantum dalamdatabase dan dia tidak menerima undangan sebagai penerima dana PSKS. "Sebelumnya tetap bisa cair kalau bawa kartu dan KTP," pedagang asongan ini mengeluh.
Warga lain pemegang KPS, Yayuk Sutiani, juga mendatangi kantor PT Pos. Dia mendengar dari kawan-kawannya bahwa bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi cair hari ini. Namun setelah petugas mengecekdatabase, ternyata namanya tak tercantum.
Persoalan lainnya adalah hilangnya KPS warga, seperti yang dialami Agus Supriyadi. Menurut Agus, bantuan tetap tak bisa dicairkan meski dia mendapatkan undangan dan namanya tercantum di database.
Agus kecewa karena dia diharuskan mengurus surat kehilangan KPS ke empat instansi, yakni kelurahan, kecamatan, dinas sosial, dan kantor polisi. "Ini berbelit-belit sekali dan menyusahkan," kata pekerja serabutan ini. (Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP)
Kepala kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Eko Sumariyanto, menjelaskan, data peserta PSKS memang diambil dari data pemegang KPS atau penerima BLT. Namun alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerahnya hanya 8.540 kepala keluarga. Padahal jumlah penerima BLT sendiri 130 ribu lebih.
Pencairan PSKS tersebut, kata dia, dilakukan bertahap hingga 6 Desember mendatang di setiap unit PT Pos Indonesia Banyuwangi di masing-masing kecamatan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/20/058623324/Pencairan-Dana-Kompensasi-BBM-Dikeluhkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar