TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan terdapat 6 juta rakyat miskin baru di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan harga bahan bakar minya subsidi sebesar Rp 2000. "Jika BBM naik Rp 500 maka akan ada tambahan 1,5 juta rakyat miskin baru. Kalau naik Rp 2000 jadi tambah 6 juta rakyat miskin baru, tanpa intervensi," kata Khofifah di kantornya, Kamis 20 November 2014.Menurut kalkulasi Khofifah, satu keluarga yang terdiri dari 4-5 jiwa memiliki daya beli Rp 155 ribu perkeluarga. Karena itu, pemerintah memberikan dana sebanyak Rp 200 ribu perkeluarga sebagai bantalan kebutuhan keluarga. Jumlah itu, dianggap Khofifah sudah lebih dari cukup. "Bantuan itu untuk meng-cover daya beli mereka supaya tidak mengalami penurunan," katanya.Khofifah belum dapat memastikan hingga kapan bantuan sosial itu akan diberikan kepada masyarakat. Dia mengatakan, batas waktu pemberian bantuan itu menurut para menteri berbeda-beda. "Dalam perencanaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bantuan itu diberikan dari November-Juni. Tapi hitung-hitungan menteri lain sampai April," katanya.Khofifah sendiri belum bisa memastikan hingga kapan bantuan itu akan diberikan. "Kita tunggu keputusan Presiden dan Wakil Presiden saja," katanya pasrah.Presiden Joko Widodo meluncurkan beberapa kartu 'sakti' sebagai bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Untuk kartu Kartu Kesejahteraan Keluarga dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kemensos yang menanganisnya. Khofifah menyebutkan dana untuk memberikan bantuan yang jumlahnya Rp 400 ribu untuk dua bulan perkeluarga itu diambil dari dana Cadangan Resiko Perlindungan Sosial sebanyak Rp 6,4 triliun.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/21/173623383/BBM-Naik-Muncul-6-Juta-Orang-Miskin-Baru
TEMPO.CO, Banyuwangi - Dana bantuan dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dicairkan di kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, 20 November 2014, dikeluhkan sejumlah penerima karena minimnya sosialisasi.
Pencairan tahap pertama ditujukan bagi 295 keluarga miskin dari total 8.540 keluarga penerima bantuan yang tercatat. Untuk mencairkan dana sebesar Rp 400 ribu itu, tiap keluarga harus membawa undangan dari PT Pos Indonesia, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan kartu tanda penduduk. (PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM)
Namun sejumlah pemegang KPS dari Bantuan Langsung Tunai sebelumnya tetap mendatangi kantor pos. Slamet Hariyadi, misalnya. Dia berkukuh meminta PT Pos mencairkan dana Rp 400 ribu untuknya. Padahal namanya tak tercantum dalamdatabase dan dia tidak menerima undangan sebagai penerima dana PSKS. "Sebelumnya tetap bisa cair kalau bawa kartu dan KTP," pedagang asongan ini mengeluh.
Warga lain pemegang KPS, Yayuk Sutiani, juga mendatangi kantor PT Pos. Dia mendengar dari kawan-kawannya bahwa bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi cair hari ini. Namun setelah petugas mengecekdatabase, ternyata namanya tak tercantum.
Persoalan lainnya adalah hilangnya KPS warga, seperti yang dialami Agus Supriyadi. Menurut Agus, bantuan tetap tak bisa dicairkan meski dia mendapatkan undangan dan namanya tercantum di database.
Agus kecewa karena dia diharuskan mengurus surat kehilangan KPS ke empat instansi, yakni kelurahan, kecamatan, dinas sosial, dan kantor polisi. "Ini berbelit-belit sekali dan menyusahkan," kata pekerja serabutan ini. (Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP)
Kepala kantor PT Pos Indonesia Banyuwangi, Eko Sumariyanto, menjelaskan, data peserta PSKS memang diambil dari data pemegang KPS atau penerima BLT. Namun alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerahnya hanya 8.540 kepala keluarga. Padahal jumlah penerima BLT sendiri 130 ribu lebih.
Pencairan PSKS tersebut, kata dia, dilakukan bertahap hingga 6 Desember mendatang di setiap unit PT Pos Indonesia Banyuwangi di masing-masing kecamatan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/11/20/058623324/Pencairan-Dana-Kompensasi-BBM-Dikeluhkan
